administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian. administrasi kependudukan

Sosialisasi administrasi kependudukan d. BACA SELANJUTNYA >> Penyerahan KTP. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. RENSTRA 2021-2026 | 25 2. H. Jumat, 20 Agustus 2021 19:18 WIB. ABSTRAK: a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran. , M. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Hukum Positif Indonesia-Salah satu kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berkewajiban dalam hal memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang terjadi atas penduduk Indonesia, karenanya pemerintah menjamin hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 26 ayat (3) UU No. Data Administrasi Kependudukan pada Kantor Desa Pucung, yang sebelumnya telah dilakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berjalan disana, wawancara dengan beberapa aparat desa dan studi pustaka. Wewenang Bupati/Walikota; 4. . 2, BN 2023 (199:4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan. Instansi pelaksana 7. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. 1. pengelolaan dokumen kependudukan, dan teknologi, c. [2] Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah kependudukan yaitu. Seringkali kewajiban. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan. Due to the above obstacles, four indigenous faith believers, by the Civil Defender Team, filed the judicial review to the Civil Administration Law to Constitutional Court on Wednesday (28/9). Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 1. tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. administrasi publik di wilayah Kota Pekanbaru. 2. Soekarno Km. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan; c. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranADMINISTRASI PENDUDUK PADA KANTOR DESA KASREMAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI DODIK KURNIAWAN 12. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan LAPORAN KERJA PRAKTEK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Tugas Akhir Pada Program Studi Manajemen Informatika Diajukan Oleh : Teuku Mas’Adi 08123014 PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK U’BUDIYAH INDONESIA. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 92 ayat (4), Pasal. PROGRAM KEPENDUDUKAN. Tipe pertama, adalah kajian yang memperlakukan faktor non demografi sebagai variabel bebas (independen) untuk menjelaskan variabel demografi sebagai variabel tergantung (dependen). 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf a. Dokumen yang memuat identitas kependudukan pada saat itu dikenal dengan surat. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dilaksanakan pada tahapan: tanggap darurat; dan; pasca Bencana. 5 Perancangan Antarmuka/Interface a. Headline. Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang mengembangkan program KETAN IRENG dengan menggandeng 4 Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Umum Ben Mari, Rumah Sakit Umum Mitra. Teknologi informasi telah membuat semua urusan menjadi lebih mudah, lebih murah,. Pemerintah telah mempermudah pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi cetak mandiri dari rumah. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT Mgs Ismail1*, Ismail2 1Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yang meliputi perencanaan, analisis, perancangan,. Data kependudukan perlu dikelola dengan baik untuk digunakan sebagai pelaporan danSISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 53 Peraturan. Administrasi kependudukan adalah kegiatan dalam penyusunan, penataan dan penertiban data dan dokumen penduduk yang diperoleh melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolan informasi kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (UU RI NomorInformasi Administrasi Kependudukan Desa Sawahan, antara lain:Tabel Admin, Tabel Agenda, Tabel bingkai, Tabel Galeri, Tabel Halaman, Tabel Kategori, Tabel Warga, Tabel Kartu Keluarga. Artikel ini menjelaskan bagaimana pembuatan dan hasil uji coba sistem informasi dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis website. Senin, 29 September 2014. oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami. Penyerahan KTP oleh Kepala Dinas, Drs. ANALISA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Administrasi Kependudukan sebagai berikut: a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui. The purpose of this study is to determine the extent to which the Population Administration Information System (SIAK) in the Population and Civil Registry Office of Rembang District plays a role in realizing Single Identity Number (SIN). Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (Manufacturing) 1. Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 8 Kelola data ktp Merupakan menu yang berisikan data ktp warga dimana terdapat perintah tambah, edit dan hapus. Peraturan Presiden Nomor 25. 954 c . 346 pejabat | Rakornas II Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 akan berlangsung pada 24-25 Oktober 2023 di Kota Palembang Sumatera Selatan. DASAR HUKUM Adminduk UU No. Upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bojonegoro dengan meluncurkan aplikasi Si N’duk (Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) untuk melayani pengurusan KTP, KK, KIA, kartu kematian, dan administrasi kependudukan lainnya. Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Tutup. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA DIKELUARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU–XIV/2016. ( UU No. kualitas layanan administrasi kependudukan; b. 1 (satu) Activity Final Node aktifitas yang diakhiri. Seperti yang disebutkan dalam Undang. Diberlakukannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tentuAdministrasi Desa. Administrasi Kependudukan yang belum memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan Permen PAN-RB RI Nomor 5. Hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersimpan dalam database SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) . Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tutup. Senin, 29 September 2014. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan e-government dalam pelayanan publik di Indonesia dan perkembangan. F-1. Informasi Pelayanan (SIP) Administrasi Kependudukan E-KTP sebagai bentuk dari adanya (Local Electronic Government) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. 18. 1. AP NIDK/NIP: 8864100016/197408062002121001 AKADEMI MANAJEMEN KOPERASI TANTULAR MADIUN TAHUN 2016 1 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat melaksanakan dan. 2. Berdasarkan hasil pengamatan pada bagian ini, yang menangani langsung pelayananINFORMASI JABATAN. 099. 2. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;Administrasi Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Pekerjaan (Jiwa) Belum/Tidak Bekerja Mengurus Rumah Tangga Pelajar/Mahasiswa PNS TNI/Polri Pensiunan Karyawan Swasta Karyawan BUMN/BUMD Tenaga Medis Wiraswasta Pengajar Lainnya; 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020; Semester I. Formulir dan Buku. Referensi: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. IP, M. Rabu, 15 Juli 2020 | 22:02 WIB; Oleh : Administrator; Sekarang tak lagi bersusah payah mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan. See Full PDFDownload PDF. Administrasi Keuangan Buku Penduduk Sementara adalah buku administrasi kependudukan yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk sementara (tamu) beserta data kependudukan lainnya. Peraturan Pemerintah Republik. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, layanan administrasi. Desa Adat di Bali berperan sangat besar dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa Dinas di Kota Denpasar terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. 102, TLN NO. Ir. Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi. Pelayanan dibidang administrasi kependudukan merupakan bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tujuan agar penduduk Kabupaten Bangka Tengah memperoleh pelayanan administrasi kependudukan secara mudah, murah dan cepat melalui inovasi yang diberikan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kewenangan kependudukan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta. Sanksi. 11. Golongan darah wajib diketahui 2. BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri. Search. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. Siagian (1990:13) adalah. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Nurani Ajeng Tri Utami1*, Nayla Alawiya1 dan Alef Musyahadah Rahmah1 1Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman E-mail: nurani. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Wilayah NKRI. Aplikasi administrasi desa yang dapat digunakan secara mandiri oleh perangkat desa. 1. Jumlah pejabat dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dilantik oleh Mendagri (berdasarkan jumlah SK) sampai tahun 2022 sebanyak 4. PENDAHULUAN Perbedaan mendasar antara administrasi kependudukan, sistem administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari pengertian keempatnya di bawah ini : Pencatatan Sipil Adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara Pencatatan Sipil Sistem Informasi. Judul. Menu yang tersedia dalam aplikasi. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. administrasi kependudukan dalam pencarian data penduduk, proses administrasi pembuatan surat – surat pengantar (Kartu Keluarga dan KTP), kelahiran dan kematian yang membutuhkan waktu dan kesulitan untuk mendapatkan laporan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat dalam waktu singkat. 18. 4. Kebijakan Kependudukan di Indonesia. Administrasi Kependudukan Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (pasal 1 point 22). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil didasarkan pada beberapa ketentuan perundang. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan “Instansi Pelaksana wajib menjadi penyelenggara terhadap pengurusan. Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah, berkewajiban menyajikan data kependudukan berskala Provinsi yang diolah dan disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, melalui data yang disediakan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Cetak Dokumen Kependudukan dari Rumah. Rahma Yunita, “Studi Pelayanan Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”, PeJournal Pemerintahan Integratif UNMUL, volume 5, nomor 3, (Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman, 2017), h. Administrasi penduduk secara signifikan bertujuan untuk melakukan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi penduduk. Penduduk yang melakukan perpindahan diwajibkan untuk melapor di daerah tujuan ke Instansi Pelaksana guna menerbitkan surat keterangan pindah datang. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau dataAdministrasi Penduduk. 03. 20, Sumedang, Indonesia, Institut 2 Pemerintahan Dalam Negeri Jl. 2 Administrasi Kependudukan Administrasi kependudukan merupakan suatu pengelolaan data-data yang berkaitan dengan informasi penduduk meliputi data kependudukan, data kelahiran, data kematian, data kepindahan, dan data jumlah jiwa. Berdasarkan hasil pengujian aspek functionality, usability, dan performence, didapatkan hasil bahwa aplikasi memiliki fungsional dan performa yang baik, serta aplikasi layak digunakan oleh pengguna. Adminstrasi Penduduk. Penyelenggara 6. Tahap pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan uji dosen ahli, black-box testing, dan uji pengguna. tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi [email protected] administrasi, proses kegiatan usaha juga menjadi ciri penting lainnya. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Menganalisis upaya mengoptimalkan penggunaan sarana media. 17. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014,. Bidang Pengelolaan Informasi. penduduk pemberi kuasa. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital KEMENDAGRI adalah aplikasi yang memudahkan penduduk dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 12. Layanan administrasi kependudukan secara online ini intensitas penggunaannya meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Administrasi Kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Administrasi Kependudukan sebagai system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak atas administrasi penduduk dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan dengan penerbitan dokumen kependudukan serta tidak adanya deskrimunatif dalam pelayanan melalui peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Salah satu perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam sistem administrasi kependudukan adalah Kelurahan dan Dinas Catatan Sipil (Kamisutara, 2015). , M. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital KEMENDAGRI adalah aplikasi yang memudahkan penduduk dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh-kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Administrasi Kependudukan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Web integrasi mandiri Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Disdukcapil Kabupaten Tangerang. Teori-Teori Kependudukan 1. Adapun jenis layanan yang disediakan, untuk di kantor Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, seperti. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas. PENYERAHAN KTP. Administrasi Kependudukan DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web Jurnal IT CIDA Vol 1 No. 954 = 100% Jumlah Kepala Keluarga = 150. Data kependudukan; 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan. 8. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) 1. 1 Bagan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya . Didownload 21. Saat perjalanan dinas, pejabat berwenang bisa memaraf dokumen.